Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mendesak pengalokasian anggaran untuk pengelolaan Covid-19 atau Corona agar peternak siap menerapkan “normal baru”.

Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena sebagian besar sarana dan prasarana petani tidak memenuhi standar sanitasi, apalagi perjanjian Covid-19. Pesantren belum memungkinkan.

“Pemerintah harus mengalokasikan APBN dan APBD untuk pesantren. Sangat penting untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan pengajaran normal yang baru. Bagaimana santri dan guru DPR RI Anggota Tim Pengawas Covid-19 Siti Mukaromah di Jakarta (Rabu, 27 Mei 2020) menuturkan, tetap terapkan prosedur kesehatan dalam proses pengajaran.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memaparkan dukungannya terhadap sarana dan prasarana tersebut, termasuk petani Pusat kesehatan dan staf serta peralatan medis, termasuk alat tes cepat Covid-19, masker, pembersih tangan, APD, obat-obatan, dan vitamin kekebalan. Organisasi sekte akan dibuka kembali di bawah normal baru dan membawa manfaat bagi orang-kedua, harus ada cukup Untuk menghindari kepadatan siswa, kamar tidur, kasur, keran kamar mandi, wastafel portabel, dan semprotan desinfektan.Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menambah ruang isolasi dan ruang isolasi.

Dengan mendorong terwujudnya Pondok Pesantren Covid Pengelolaan anggaran -19, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan pemerintah dan pemerintah.Tugas rombongan untuk mengelola Covid-19 agar bisa dimasukkan dalam revisi Perpres Nomor 54/2020 tentang pemulihan ekonomi negara. -Erma Diyakini saat wabah korona, pesantren mengalami dampak yang cukup signifikan. -Mahasiswa dipulangkan. Ia mengatakan meski semua tutor Santri tidak mampu membayar iuran bulanan, bahkan ada yang terkena PHK.

Di satu sisi, pesantren tidak bisa memaksa siswanya membayar SPP setiap bulan.

Di saat yang sama, petani harus terus mendukung para guru, Ustaz, Ustasha dan para guru.

Menurutnya Dikatakan bahwa saat ini terdapat lebih dari 28.000 pondok pesantren, yang mana sekitar 18 diantaranya adalah 1 juta santri, 1,5 juta guru dan jutaan jiwa masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonomi pesantren.

“Keadaan ini menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah sangat mementingkan kebutuhan dukungan keuangan di pesantren, anggaran untuk kegiatan petani dan kegiatan pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan bagi para guru, serta kehidupan masyarakat. “Wanita Komunitas” Aré Erma (Aré Erma) juga presiden wanita negara. Pemerintah harus memberikan nasehat teknis bagaimana melaksanakan sosialisasi atau pemerintah memberikan nasehat teknis dalam proses pembelajaran di pesantren, menurutnya “standar baru”. 19 tahun, “katanya.