Reporter Tribunnews Taufik Ismail melaporkan-TRIBUNNEWS. Wiku Adisasmito, juru bicara Kelompok Kerja Pengobatan COM-Covid-19 Jakarta, mengatakan pemerintah tidak berencana menerapkan undang-undang karantina sebagai tanggapan atas protes hukum yang komprehensif tentang penciptaan.

kata Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10 Juni 2020).

“Sejauh ini, tidak ada rencana untuk menggunakan hukum karantina untuk menanggapi ini,” kata Viku.

Baca: Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk memproduksi vaksin Covid-19, memproduksinya di dalam negeri-undang-undang karantina bisa dijadikan dasar tindakan untuk menangani pekerja yang mogok dan protes di seluruh negeri. Menurut Wiku, itu adalah kewenangan polisi untuk menolak protes.

Pihaknya hanya mengingatkan pengunjuk rasa untuk mematuhi aturan dan regulasi kesehatan saat menyampaikan tuntutan mereka. Kegiatan menghisap merupakan kekuatan aparat penegak hukum, dan dalam hal ini polisi harus bertugas.

Oleh karena itu, kami mendorong mereka yang ingin mengutarakan keinginannya untuk mengikuti arahan polisi selama acara berlangsung, “ujarnya. — Baca: Menristek: Enam institusi sedang mengembangkan vaksin Co vid-19, beberapa di antaranya sudah Tes terhadap hewan – Kapolri Idham Azis mengirimkan surat dari telegram rahasia (TR) tentang protes dan pemogokan karena RUU tersebut menolak RUU komprehensif. Dimiliki oleh pekerja mulai 6 hingga 8 Oktober 2020.