Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Anies Baswedan) sebelum diberlakukannya pembatasan sosial besar-besaran, seluruh dinas kecuali 11 dinas inti sudah menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH). Menyikapi urusan ekonomi, Netty Prasetiyani Aher, anggota Panitia IX DPR RI dari Fraksi PKS, menilai inkonsistensi antara kebijakan pusat dan daerah ini akan membingungkan masyarakat dan akhirnya diolok-olok. – “Masyarakat butuh bimbingan yang jelas dan tegas, satu perintah. Jika kebijakan sering kali tidak sinkron, jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan melakukan apapun yang mereka inginkan, jangan salahkan mereka. Netty dalam pernyataannya, Sabtu (12 September 2020). Said. “Menurut Netty, langkah Anies untuk mengembalikan aturan PSBB, misalnya saya tepat saat pandemi mulai. . Karena peningkatan kasus positif saat ini hampir di luar kendali, angka kematian meningkat, dan fasilitas medis dalam bentuk isolasi dan unit perawatan intensif hampir runtuh. “Pendanaan menjadi penyebab peningkatan tercepat kasus baru Covid-19. Ruang isolasi rumah sakit dan fasilitas perawatan intensif hampir tersedia. Tanpa tindakan darurat, risiko kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta. Selain itu, kita tahu dia mengatakan kantornya semakin meluas. Salah satunya, Covid-19.

Oleh karena itu, Netty menghimbau kepada pemerintah untuk segera melakukan kajian darurat terkait penanganan pandemi, khususnya kebijakan sinkronisasi pusat-daerah.

“Pemerintah pusat harus lebih waspada dalam situasi darurat. menanggapi. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah untuk menangani pandemi. Hanya setelah terjadi kesalahan, Anda akan terkejut dan terkoordinasi. Selain itu. Selain itu, Neti juga meminta kepada masyarakat pemerintah pusat untuk mendukung pendekatan kepala daerah demi keselamatan masyarakat.

“Jakarta adalah ibu kota. Jendela negara, Indonesia. Jika Jakarta ambruk dan kalah perang dengan Covid-19, dampaknya akan parah. Katanya, ada 59 negara yang membuka pintunya bagi WNI?