JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam pembatasan sosial transisi skala besar (PSBB), proyek penerapan aturan paritas mobil pribadi di DKI Jakarta tengah dibahas. PD-KGEH Dr. MMB, Ari Fahrial Syam menyarankan agar aturan paritas tidak diterapkan terlebih dahulu.

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah peningkatan kasus Covid-19. Lonjakan kasus tersebut baru-baru ini bahkan telah mencetak rekor pendakian baru. -Membaca: Cetak CD-ROM, Kasus Positif COVID-19 Meningkat 1241, Sebanyak 34316

Baca: Dengan Cara Ini, Sebuah Keluarga di Kota Malang Pulih De Corona

Baca: Ini Pria itu senang istri sah di kamar saudara kandungnya yang tidur saat ini sudah masuk pasar

Menurut data per 10 Juni 2020, Jakarta mencatat kenaikan sebanyak 1.241 orang dan 157 kasus.

“Saya bicara angka ganjil genap jangan diaplikasikan dulu, karena secara nasional sudah bertambah 1.000, dan kalau di Jakarta sudah naik ratusan,” kata dr Ari, Rabu (10/6/2020). Beritahu Tribunnews.com.

Menurutnya, karena pertumbuhannya masih tinggi, digunakan ganjil, dan masyarakat yang kembali beraktivitas dapat memilih angkutan umum.

Ia sangat khawatir, jika warga memilih angkutan umum maka akan banyak orang yang naik angkutan umum, sehingga pengaturan jarak akan sulit.

Mempertahankan jarak saat ini sangat diperlukan untuk memprediksi penyebaran Covid-19 yang disebarkan oleh Covid-19. Tetesan menetes saat bersin, batuk, atau berbicara. Ini adalah kasus Covid-19 tanpa gejala.

“Oleh karena itu mohon tidak menggunakan nomor ganjil genap di dalam angkutan umum, tapi potensi ini menular. Bahkan di beberapa negara kasus pertama sudah diterima oleh pengemudi oleh penumpang.” Ali — — Menurut dr Ari saat ini performanya lebih baik di tengah kemacetan karena banyak orang yang menggunakan mobil pribadi daripada saling bertabrakan di angkutan umum. Karena dasbor masih bisa dipegang, maka potensi transmisi tetap ada, apalagi bila menggunakan angkutan umum. Ali